Pernyataan Sikap UGM
Terhadap kasus KPK
Gerah dan resah terhadap rencana revisi undang undang KPK
serta perseteruan dengan POLRI, UGM
memberi pernyataan sikap terhadap masalah tersebut. Rektor UGM
Praktino mengatakn UGM prihatin terhadap
masalah tersebut dan meminta presiden SBY
segera memberi perhatian untuk menyelesaikan konflik KPK dan POLRI. Selain
itu juga kepada DPR RI untuk menghentikan RUU REVISI KPK karena dinilai RUU
tersebut adalah upaya melemahkan kerja KPK.
Tampak pula mendampingi rektor dalam penyampaian sikap
antara lain, Prof. Dr. Djamaludin Ancok, Prof. Dr. Ir. Mochammad Maksum, Dr.
Drs. Paripurna, S.H., M.Hum.,LL.M., Zainal Arifin Muchtar, S.H., LL.M. , Ir.
Syaukat Ali, MT., Dr. Fahmy Radhi, MBA., Arie Sujito, S.Sos., M.Si., Prof. Dr.
Saldi Isra, SH, MPA (Universitas Andalas) serta Presiden BEM KM UGM, Giovanni van
Empel beserta mahasiswa.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan Senin (8/10) di kantor
Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) FH UGM , ada lima hal yang disampaikan yaitu
:
1. Menyatakan keprihatinan yang mendalam dalam kaitan kejadian beberapa
bulan belakangan yang menunjukkan sengkarut antara KPK dan Polri. Pertarungan
antar lembaga penegak hukum antikorupsi hanya akan menjadi kemenangan bagi para
koruptor. Karenanya, kami menolak segala bentuk tekanan terhadap anggota dan
upaya pelemahan terhadap kelembagaan KPK.2.Menghimbau berbagai pihak untuk menghentikan segala macam tindakan pelemahan tersebut, demi menjaga penegakan hukum antikorupsi yang memadai dan menjaga optimisme rakyat Indonesia.
3. Mendesak agar ada langkah cepat dan tepat dari Presiden RI dalam mendukung sepenuhnya KPK dalam pemberantasan korupsi, termasuk dalam mengupayakan penguatan posisi KPK sebagai lembaga extraordinary yang dibutuhkan dalam pemberantasan kejahatan luar biasa seperti korupsi.
4. Mendesak DPR menghentikan revisi UU KPK yang melemahkan kelembagaan KPK.
